Merdeka, tetapi Belum Sejahtera?

Membaca Kesenjangan Sosial di Tengah Kemajuan Indonesia

QodratSQ

 

Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, wajah Indonesia telah berubah sangat jauh. Dari sebuah negara yang lahir di tengah keterbatasan ekonomi dan infrastruktur, Indonesia kini menjelma menjadi salah satu kekuatan ekonomi penting dunia. Kota-kota tumbuh, konektivitas semakin luas, teknologi digital hadir dalam kehidupan sehari-hari, dan peluang ekonomi menjadi jauh lebih beragam.

Namun setiap Agustus, di tengah perayaan kemerdekaan, ada satu pertanyaan yang layak kita ajukan kembali: apakah kemerdekaan itu juga telah menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara luas?

Pertanyaan ini penting karena kemerdekaan tidak semestinya hanya dimaknai sebagai terbebasnya sebuah bangsa dari penjajahan. Dalam kehidupan sosial-ekonomi, merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk hidup layak, memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan, mendapatkan pekerjaan yang bermartabat, serta mampu memperbaiki masa depan keluarga.

Di sinilah paradoks pembangunan kita terlihat: Indonesia terus bergerak maju, tetapi belum semua orang dapat bergerak dengan kecepatan yang sama.

Indonesia yang Semakin Besar

Kita tentu patut mengakui capaian ekonomi Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan perekonomian Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan 5,03 persen pada 2024. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar Rp23.821 triliun, dengan PDB per kapita sekitar Rp83,7 juta per tahun. Angka-angka ini menunjukkan bahwa skala ekonomi Indonesia terus membesar.

Perkembangan positif juga terlihat pada kemiskinan. Pada September 2025, tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,25 persen, dari 8,47 persen pada Maret 2025 dan 8,57 persen pada September 2024. Jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 23,36 juta orang, berkurang sekitar 700 ribu orang dalam setahun.

Ketimpangan pun membaik. Gini ratio Indonesia turun dari 0,381 pada September 2024 menjadi 0,363 pada September 2025.

Semua indikator itu memberi alasan untuk optimistis. Namun angka makro memiliki keterbatasan, ia dapat menunjukkan seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi tidak selalu menjelaskan siapa yang paling banyak menikmati pertumbuhan tersebut. Di sinilah pembicaraan tentang kemerdekaan ekonomi menjadi relevan.

Ketika Pertumbuhan Belum Sepenuhnya Menjadi Pemerataan

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan tidak otomatis berjalan beriringan. Ekonomi dapat tumbuh ketika investasi meningkat, industri berkembang, ekspor bertambah, atau konsumsi menguat. Namun jika akses terhadap modal, pendidikan berkualitas, pekerjaan produktif, teknologi, dan kepemilikan aset masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu, manfaat pertumbuhan pun akan tersebar secara tidak merata.

Gambaran itu terlihat dari distribusi pengeluaran. Pada September 2025, kelompok 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah hanya menikmati sekitar 19,28 persen dari total pengeluaran nasional. Di perkotaan, porsinya bahkan lebih rendah, sekitar 18,32 persen. Jadi, tantangan Indonesia bukan hanya memperbesar “kue ekonomi”, tetapi memastikan semakin banyak masyarakat memperoleh bagian yang layak darinya.

Kesenjangan juga tampak antara desa dan kota. Pada September 2025, tingkat kemiskinan perkotaan tercatat 6,60 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 10,72 persen. Dari sekitar 23,36 juta penduduk miskin Indonesia, sekitar 12,18 juta tinggal di perdesaan.

Secara geografis, aktivitas ekonomi pun masih terkonsentrasi. Sepanjang 2025, Pulau Jawa menyumbang sekitar 56,93 persen perekonomian nasional.

Karena itu, ketika kita mengatakan “Indonesia tumbuh”, pertanyaan berikutnya perlu lebih tajam: Indonesia yang mana, dan siapa saja yang ikut tumbuh bersama pertumbuhan itu?

Kemiskinan Bukan Satu-Satunya Ukuran

Ada hal penting yang kerap luput ketika kesejahteraan hanya diukur dari jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan. Seseorang bisa saja secara statistik keluar dari kategori miskin, tetapi belum tentu telah mencapai kondisi ekonomi yang aman.

Keluarga yang pendapatannya hanya sedikit di atas garis kemiskinan tetap sangat rentan. Kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, anggota keluarga yang sakit, biaya pendidikan anak, atau penurunan pendapatan selama beberapa bulan dapat dengan cepat mengguncang kondisi ekonomi mereka.

Karena itu, agenda kesejahteraan tidak cukup berhenti pada upaya mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan mereka tidak kembali miskin. Di sinilah pemberdayaan menjadi sangat penting.

Bantuan sosial tetap dibutuhkan ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat. Namun untuk jangka panjang, masyarakat memerlukan lebih dari bantuan konsumtif: pendidikan, keterampilan, pekerjaan produktif, modal usaha, akses pasar, teknologi, hingga kepemilikan aset produktif.

Dengan kata lain, arah intervensi sosial perlu bergerak dari:

memberi bantuan → meningkatkan kapasitas → menciptakan pendapatan → membangun aset → mewujudkan kemandirian.

Itulah perjalanan yang lebih utuh menuju kemerdekaan ekonomi.

Kemerdekaan Harus Berarti Kesempatan

Kemerdekaan ekonomi bukan berarti setiap orang harus menjadi kaya. Maknanya lebih mendasar: latar belakang seseorang tidak boleh sepenuhnya menentukan masa depannya.

Anak petani di desa semestinya memiliki kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas. Pedagang kecil semestinya dapat mengakses pembiayaan yang wajar. Pelaku UMKM perlu memiliki jalan menuju pasar yang lebih luas. Dan keluarga berpenghasilan rendah semestinya tidak jatuh miskin hanya karena satu anggota keluarganya sakit.

Karena itu, kesenjangan bukan semata-mata persoalan perbedaan pendapatan. Ia juga merupakan persoalan perbedaan kesempatan. Bahkan, ketimpangan kesempatan dapat lebih berbahaya karena berpotensi diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Anak yang lahir dalam keluarga miskin dapat menghadapi keterbatasan gizi, pendidikan, lingkungan, jaringan sosial, dan modal secara bersamaan. Ketika berbagai hambatan itu saling menumpuk, kemiskinan tidak lagi sekadar keadaan sementara, tetapi dapat berubah menjadi lingkaran antargenerasi.

Pada titik itulah kemerdekaan memperoleh makna yang lebih substantif yakni dengan memutus rantai ketidakberdayaan.

Dari Charity Menuju Empowerment

Pemerintah tentu memegang peran utama melalui kebijakan fiskal, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan ekonomi yang inklusif. Namun negara tidak harus bekerja sendirian.

Indonesia memiliki modal sosial yang luar biasa besar: gotong royong, filantropi, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Potensi ini seharusnya tidak berhenti sebagai instrumen karitatif untuk mengurangi kesulitan sesaat, tetapi semakin diarahkan menjadi kekuatan pemberdayaan ekonomi.

Zakat, misalnya, dapat menjadi jembatan bagi keluarga miskin menuju kemandirian melalui pengembangan usaha, pendidikan, peningkatan keterampilan, dan penguatan kapasitas ekonomi. Wakaf memiliki horizon yang bahkan lebih panjang: aset wakaf produktif dapat dikembangkan untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi pendidikan, kesehatan, UMKM, pertanian, perumahan, dan berbagai kebutuhan sosial lainnya.

Dengan pendekatan seperti ini, ukuran keberhasilan filantropi perlu bergeser. Pertanyaannya bukan lagi sekadar, “Berapa banyak bantuan yang telah disalurkan?”, melainkan “Berapa banyak keluarga yang berhasil menjadi mandiri?”

Perubahan ukuran keberhasilan ini penting. Program sosial semestinya tidak dinilai dari semakin banyaknya orang yang bergantung pada bantuan, melainkan dari semakin banyaknya orang yang akhirnya tidak lagi membutuhkan bantuan.

Membangun Ekosistem Kemandirian

Agenda sosial-ekonomi Indonesia ke depan membutuhkan kolaborasi yang lebih serius. Pemerintah memiliki regulasi dan sumber daya fiskal; dunia usaha memiliki modal, teknologi, jaringan, dan pasar; lembaga pendidikan memiliki pengetahuan; lembaga zakat dan wakaf memiliki kedekatan dengan masyarakat serta sumber daya filantropi; sementara masyarakat sendiri memiliki kekuatan gotong royong dan kewirausahaan.

Jika seluruh kekuatan itu bergerak sendiri-sendiri, dampaknya akan terbatas. Namun jika dihubungkan dalam satu ekosistem pemberdayaan, hasilnya dapat jauh lebih besar. Bayangkan sebuah keluarga miskin tidak hanya menerima bantuan pangan, tetapi juga memperoleh pelatihan, modal usaha, pendampingan, akses pasar, perlindungan kesehatan, dan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya.

Pada titik tertentu, keluarga itu tidak lagi sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi menjadi pelaku ekonomi. Bahkan, mereka dapat bergerak dari mustahik menjadi muzaki, dari penerima manfaat menjadi pemberi manfaat.

Itulah mobilitas sosial yang sesungguhnya.

Kemerdekaan yang Belum Selesai

Data menunjukkan bahwa Indonesia bergerak ke arah yang positif: ekonomi tumbuh, kemiskinan turun, dan ketimpangan pengeluaran membaik. Kita patut mensyukurinya. Namun angka kemiskinan 8,25 persen juga berarti masih ada sekitar 23,36 juta manusia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Mereka bukan sekadar statistik. Di balik angka itu ada keluarga yang menghitung apakah penghasilan hari ini cukup untuk makan esok hari; orang tua yang memikirkan biaya sekolah anak; pedagang kecil yang kesulitan memperoleh modal; petani yang menghadapi ketidakpastian harga; dan pekerja yang berharap penghasilannya cukup untuk membawa keluarga menuju kehidupan yang lebih baik.

Karena itu, memperingati kemerdekaan tidak cukup hanya dengan mengenang bagaimana bangsa ini membebaskan diri dari penjajahan. Generasi hari ini memiliki medan perjuangan yang berbeda, yakni membebaskan masyarakat dari kemiskinan, ketimpangan kesempatan, rendahnya produktivitas, keterbatasan pendidikan, dan ketergantungan ekonomi.

Proklamasi 1945 telah memberi kita kemerdekaan sebagai bangsa. Tugas generasi berikutnya adalah memastikan kemerdekaan itu benar-benar hadir di meja makan keluarga Indonesia, di ruang kelas anak-anaknya, di tempat kerja para pencari nafkah, di sawah para petani, dan di usaha kecil masyarakat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kemerdekaan bukan hanya seberapa besar ekonomi Indonesia tumbuh, melainkan seberapa banyak rakyat yang ikut tumbuh bersamanya. Mungkin di situlah makna terdalam kemerdekaan: ketika seseorang bukan hanya bebas menentukan masa depannya, tetapi juga memiliki kesempatan nyata untuk mewujudkannya. Wallahua’lam. (Qdr)